Makan Bergizi Gratis, Strategi Pengembangan Kualitas SDM dan Penguatan Ekonomi Rakyat di Kabupaten Sikka
Maumere_sikkakab.go.id,- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) nasional yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dengan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat yang baik dan berkualitas.
Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul merupakan kunci bagi kemajuan suatu bangsa.
Dengan demikian Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan program ini sebagai prioritas utama dalam mewujudkan visi Indonesia Yang Maju, Mandiri, dan Berkeadilan. Salah satu program andalan yang dirancang untuk mendukung agenda tersebut adalah Program Makan Bergizi Gratis.
Program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan nutrisi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, tetapi juga memiliki korelasi erat dengan peningkatan kualitas SDM Indonesia dan juga penguatan ekonomi di daerah dengan akumulasi perputaran uang beredar di daerah dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
Bagaimana penerapan Program Strategis Nasional yang digagas Prabowo-Gibran ini di Kabupaten Sikka?
Pasca Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan Desa untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sikka yang berlangsung di Sikka Convention Center Maumere pada, Kamis (04/09/2025), Reporter Radio Suara Sikka Arnold Lakawelin menemui dan melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Sikka sekaligus sebagai ketua Satuan Tugas (SATGAS) Program MBG, Drs. Ambrosius Peter, MA di ruang kerjanya di Jalan Litbang Maumere terkait sejauh mana pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Sikka.
"Di kabupaten Sikka Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berlangsung sejak bulan Februari 2025 lalu", Ungkap Ambrosius Peter yang biasa disapa Peter, mengawali keterangannya tentang MBG Kepada media ini.
Lanjut Peter, sejak penunjukan dirinya sebagai Katua SATGAS MBG, ia bersama tim yang terbentuk mulai bergerak untuk melaksanakan amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.5.7/4072/2025 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program MBG di Daerah.
Peter lalu menggambarkan jalannya Program MBG di Sikka dengan berbagai kendala yang dihadapi. Ia menjelaskan bahwa sejak program ini berjalan pada 17 Februari, secara teknis dan operasional mengalami keterlambatan dikarenakan kurangnya ketersediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum, tempat untuk memproduksi makanan.
"Awalnya hanya ada satu dapur, yakni dapur umum di Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok, sehingga dari sisi cakupan ketersediaan dan pelayanan sangat terbatas", kata Ambros Peter.
Dari kondisi ini menurut Peter, SATGAS MBG terus bergerak mengatasi kekurangan dengan melakukan berbagai upaya melalui koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan pelaku usaha hingga akhirnya saat ini telah terbangun empat SPPG.
Empat SPPG tersebut yakni SPPG Kota Uneng, SPPG Waioti, SPPG Nangameting, dan SPPG Lela, dengan cakupan pelayanan kepada sekolah-sekolah dari tingkat PAUD sampai pelajar SMA/SMK, dan juga balita non PAUD, ibu hamil dan menyusui.
Berdasarkan data, jumlah sasaran penerima MBG setiap SPPG bervariasi di setiap wilayah layanan dengan uraian sebagai berikut; SPPG Kota Uneng sebanyak tiga ribu enam ratusan orang, SPPG Waioti sebanyak tiga ribu lima ratus orang, SPPG Nangameting sebanyak tiga ribu enam ratus orang, dan SPPG Lela sebanyak seribu delapan ratusan.
Dari jumlah penerima atau sasaran ini, menurut Peter, di awal September 2025 total pemanfaat MBG di Kabupaten Sikka yang dilayani sebanyak dua belas ribu lima pulu enam orang dari empat SPPG yang ada.
Jumlah ini, kata Peter, akan mengalami peningkaran karena ke depan akan ada penambahan dua SPPG, yaitu SPPG Wailiti dan SPPG Kota Uneng 2 yang siap melayani masyarakat sekitarnya.
Jumlah SPPG ini menurut Ambros Peter akan bertambah lagi karena pada tanggal 15 September ini ada dua SPPG yang siap beroperasi, yaitu di SPPG Kangae di Wairhubing dan SPPG Kewapante di Waiara. "Dengan demikian hingga September ini total ada 8 SPPG di Kabupaten Sikka yang akan beroperasi", ujar Peter.
Intervensi Dana Desa Untuk MBG.
Dalam upaya Percepatan MBG di daerah sesuai amanat Menteri Dalam Negeri melalui surat edaran yang dikeluarkan maka secara otomatis akan berdampak langsung pada penambahan konsumen seiring dengan pembentukan SPPG.
Hal ini secara otomatis juga akan berdampak pada ketersedian bahan baku. Oleh karena itu salah satu upaya SATGAS MBG Kabupaten Sikka adalah dengan melakukan koordinasi bersama pemerintah desa terkait pemanfaat alokasi dana desa sebesar 20 persen untuk pelaksanaan MBG.
Terkait 20 persen anggaran dari dana desa ini Ambros Peter menjelaskan bahwa setiap desa diberi ruang untuk menyiapkan lahan yang diperuntukan bagi pengembangan program tanam berbagai jenis bahan makanan sepeprti sayuran, buah-buahan, juga untuk budidaya ternak dan ikan.
Upaya ini merupakan salah satu cara untuk menggerakan swasembada masyarakat guna meningkatkan ketersediaan bahan baku MBG, memberdayakan dan menghidupakan perokonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, sekaligus mengatasi inflasi.
Kadis Ketahanan Pangan sekaligus Ketua Satgas MBG Kabupaten Sikka ini berharap agar pemerintah desa merespon cepat upaya percepatan Program Makan Bergizi Gratis ini di tingkat desa melalui intervensi 20 persen dana desa untuk menyiapkan pasokan pangan.
"Minimal setiap desa menciptakan produk baru, yang dikemas dalam "Satu Desa Satu Produk", kata Ambros Peter menutup wawancara ini.*
Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul merupakan kunci bagi kemajuan suatu bangsa.
Dengan demikian Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan program ini sebagai prioritas utama dalam mewujudkan visi Indonesia Yang Maju, Mandiri, dan Berkeadilan. Salah satu program andalan yang dirancang untuk mendukung agenda tersebut adalah Program Makan Bergizi Gratis.
Program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan nutrisi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, tetapi juga memiliki korelasi erat dengan peningkatan kualitas SDM Indonesia dan juga penguatan ekonomi di daerah dengan akumulasi perputaran uang beredar di daerah dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
Bagaimana penerapan Program Strategis Nasional yang digagas Prabowo-Gibran ini di Kabupaten Sikka?
Pasca Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan Desa untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sikka yang berlangsung di Sikka Convention Center Maumere pada, Kamis (04/09/2025), Reporter Radio Suara Sikka Arnold Lakawelin menemui dan melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Sikka sekaligus sebagai ketua Satuan Tugas (SATGAS) Program MBG, Drs. Ambrosius Peter, MA di ruang kerjanya di Jalan Litbang Maumere terkait sejauh mana pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Sikka.
"Di kabupaten Sikka Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berlangsung sejak bulan Februari 2025 lalu", Ungkap Ambrosius Peter yang biasa disapa Peter, mengawali keterangannya tentang MBG Kepada media ini.
Lanjut Peter, sejak penunjukan dirinya sebagai Katua SATGAS MBG, ia bersama tim yang terbentuk mulai bergerak untuk melaksanakan amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.5.7/4072/2025 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program MBG di Daerah.
Peter lalu menggambarkan jalannya Program MBG di Sikka dengan berbagai kendala yang dihadapi. Ia menjelaskan bahwa sejak program ini berjalan pada 17 Februari, secara teknis dan operasional mengalami keterlambatan dikarenakan kurangnya ketersediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum, tempat untuk memproduksi makanan.
"Awalnya hanya ada satu dapur, yakni dapur umum di Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok, sehingga dari sisi cakupan ketersediaan dan pelayanan sangat terbatas", kata Ambros Peter.
Dari kondisi ini menurut Peter, SATGAS MBG terus bergerak mengatasi kekurangan dengan melakukan berbagai upaya melalui koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan pelaku usaha hingga akhirnya saat ini telah terbangun empat SPPG.
Empat SPPG tersebut yakni SPPG Kota Uneng, SPPG Waioti, SPPG Nangameting, dan SPPG Lela, dengan cakupan pelayanan kepada sekolah-sekolah dari tingkat PAUD sampai pelajar SMA/SMK, dan juga balita non PAUD, ibu hamil dan menyusui.
Berdasarkan data, jumlah sasaran penerima MBG setiap SPPG bervariasi di setiap wilayah layanan dengan uraian sebagai berikut; SPPG Kota Uneng sebanyak tiga ribu enam ratusan orang, SPPG Waioti sebanyak tiga ribu lima ratus orang, SPPG Nangameting sebanyak tiga ribu enam ratus orang, dan SPPG Lela sebanyak seribu delapan ratusan.
Dari jumlah penerima atau sasaran ini, menurut Peter, di awal September 2025 total pemanfaat MBG di Kabupaten Sikka yang dilayani sebanyak dua belas ribu lima pulu enam orang dari empat SPPG yang ada.
Jumlah ini, kata Peter, akan mengalami peningkaran karena ke depan akan ada penambahan dua SPPG, yaitu SPPG Wailiti dan SPPG Kota Uneng 2 yang siap melayani masyarakat sekitarnya.
Jumlah SPPG ini menurut Ambros Peter akan bertambah lagi karena pada tanggal 15 September ini ada dua SPPG yang siap beroperasi, yaitu di SPPG Kangae di Wairhubing dan SPPG Kewapante di Waiara. "Dengan demikian hingga September ini total ada 8 SPPG di Kabupaten Sikka yang akan beroperasi", ujar Peter.
Intervensi Dana Desa Untuk MBG.
Dalam upaya Percepatan MBG di daerah sesuai amanat Menteri Dalam Negeri melalui surat edaran yang dikeluarkan maka secara otomatis akan berdampak langsung pada penambahan konsumen seiring dengan pembentukan SPPG.
Hal ini secara otomatis juga akan berdampak pada ketersedian bahan baku. Oleh karena itu salah satu upaya SATGAS MBG Kabupaten Sikka adalah dengan melakukan koordinasi bersama pemerintah desa terkait pemanfaat alokasi dana desa sebesar 20 persen untuk pelaksanaan MBG.
Terkait 20 persen anggaran dari dana desa ini Ambros Peter menjelaskan bahwa setiap desa diberi ruang untuk menyiapkan lahan yang diperuntukan bagi pengembangan program tanam berbagai jenis bahan makanan sepeprti sayuran, buah-buahan, juga untuk budidaya ternak dan ikan.
Upaya ini merupakan salah satu cara untuk menggerakan swasembada masyarakat guna meningkatkan ketersediaan bahan baku MBG, memberdayakan dan menghidupakan perokonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, sekaligus mengatasi inflasi.
Kadis Ketahanan Pangan sekaligus Ketua Satgas MBG Kabupaten Sikka ini berharap agar pemerintah desa merespon cepat upaya percepatan Program Makan Bergizi Gratis ini di tingkat desa melalui intervensi 20 persen dana desa untuk menyiapkan pasokan pangan.
"Minimal setiap desa menciptakan produk baru, yang dikemas dalam "Satu Desa Satu Produk", kata Ambros Peter menutup wawancara ini.*
