DPRD Sikka Setujui Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
Maumere_sikkakab.go.id,- Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago dan Wakil Bupati Simon Subandi Supriadi menghadiri Penutupan Rapat Paripurna XI Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026 DPRD Kabupaten Sikka, dengan agenda penetapan persetujuan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sikka, Stefanus Sumandi, S.Fil, berlangsung di Ruang Sidang Utama Lepo Kula Babong, DPRD Kabupaten Sikka, Jalan El Tari Maumere, Rabu (22/10/2025).
Rapat diawali dengan pembacaan catatan rekomendasi DPRD terhadap Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 oleh Sekretaris DPRD, Heriance Gratiana Sadipun, S.Sos, dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD.
Berdasarkan pendapat akhir tersebut, seluruh 9 fraksi DPRD Kabupaten Sikka menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD TA 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Dalam penyampaian sikap politiknya, para fraksi menegaskan agar pelaksanaan APBD Perubahan dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel, demi kelancaran pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pendapatan dan Belanja Daerah Mengalami Penyesuaian
Dalam sambutannya, Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago memaparkan struktur anggaran dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Ia menyebutkan bahwa pendapatan daerah mengalami penurunan dari semula Rp1,350 triliun menjadi Rp1,330 triliun, atau berkurang sekitar Rp19,737 miliar.
Rincian pendapatan daerah adalah sebagai berikut :
* Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik dari Rp122,74 miliar menjadi Rp124,08 miliar.
* Pendapatan Transfer turun dari Rp1,207 triliun menjadi Rp1,186 triliun.
* Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah naik menjadi Rp20,508 miliar.
Sementara itu, belanja daerah juga mengalami penyesuaian dari semula Rp1,435 triliun turun menjadi Rp1,345 triliun, atau berkurang sebesar Rp90,275 miliar.
Rincian belanja daerah meliputi :
* Belanja Operasi sebesar Rp1,037 triliun.
* Belanja Modal sebesar Rp79,47 miliar.
* Belanja Tidak Terduga Rp1,135 miliar.
* Belanja Transfer ke Desa sebesar Rp226,69 miliar.
Perubahan struktur belanja ini menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp14,349 miliar. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah daerah mengandalkan pembiayaan neto senilai Rp14,349 miliar, yang diperoleh dari penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan.
Dorongan untuk Efisiensi dan Kesejahteraan Daerah
Bupati Yoris Kago menegaskan bahwa perubahan APBD disusun dengan mempertimbangkan kondisi aktual keuangan daerah serta penyesuaian terhadap prioritas pembangunan yang lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mensosialisasikan dan melaksanakan APBD Perubahan ini demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah kita tercinta,” ujar Bupati Sikka dalam sambutannya.* (Pauline)
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sikka, Stefanus Sumandi, S.Fil, berlangsung di Ruang Sidang Utama Lepo Kula Babong, DPRD Kabupaten Sikka, Jalan El Tari Maumere, Rabu (22/10/2025).
Rapat diawali dengan pembacaan catatan rekomendasi DPRD terhadap Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 oleh Sekretaris DPRD, Heriance Gratiana Sadipun, S.Sos, dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD.
Berdasarkan pendapat akhir tersebut, seluruh 9 fraksi DPRD Kabupaten Sikka menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD TA 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Dalam penyampaian sikap politiknya, para fraksi menegaskan agar pelaksanaan APBD Perubahan dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel, demi kelancaran pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pendapatan dan Belanja Daerah Mengalami Penyesuaian
Dalam sambutannya, Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago memaparkan struktur anggaran dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Ia menyebutkan bahwa pendapatan daerah mengalami penurunan dari semula Rp1,350 triliun menjadi Rp1,330 triliun, atau berkurang sekitar Rp19,737 miliar.
Rincian pendapatan daerah adalah sebagai berikut :
* Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik dari Rp122,74 miliar menjadi Rp124,08 miliar.
* Pendapatan Transfer turun dari Rp1,207 triliun menjadi Rp1,186 triliun.
* Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah naik menjadi Rp20,508 miliar.
Sementara itu, belanja daerah juga mengalami penyesuaian dari semula Rp1,435 triliun turun menjadi Rp1,345 triliun, atau berkurang sebesar Rp90,275 miliar.
Rincian belanja daerah meliputi :
* Belanja Operasi sebesar Rp1,037 triliun.
* Belanja Modal sebesar Rp79,47 miliar.
* Belanja Tidak Terduga Rp1,135 miliar.
* Belanja Transfer ke Desa sebesar Rp226,69 miliar.
Perubahan struktur belanja ini menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp14,349 miliar. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah daerah mengandalkan pembiayaan neto senilai Rp14,349 miliar, yang diperoleh dari penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan.
Dorongan untuk Efisiensi dan Kesejahteraan Daerah
Bupati Yoris Kago menegaskan bahwa perubahan APBD disusun dengan mempertimbangkan kondisi aktual keuangan daerah serta penyesuaian terhadap prioritas pembangunan yang lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mensosialisasikan dan melaksanakan APBD Perubahan ini demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah kita tercinta,” ujar Bupati Sikka dalam sambutannya.* (Pauline)
