Rapat Paripurna IX Masa Sidang I Tahun Sidang 2024/2025 DPRD Kabupaten Sikka : Keterangan Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD
Maumere_sikkakab.go.id,- Rapat Paripurna IX Masa Sidang I Tahun Sidang 2024/2025 DPRD Kabupaten Sikka dengan Agenda Keterangan Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sikka bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Sikka, Jumat (28/08/25).
Rapat Paripurna IX Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026 DPRD Kabupaten Sikka, di pimpin Ketua DPRD Kabupaten Sikka Stefanus Sumandi, S. Fil. Setelah rapat di buka pimpinan DPRD, selanjutnya Bupati Sikka memberikan Keterangan Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD.
Menanggapi Keterangan Pemerintah, berikut ini tanggapan dan sorotan dari Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sikka. Fraksi PDIP, dan Fraksi Perindo menyoroti penyerapan anggaran yang belum maksimal dengan melihat sisa waktu yang ada. Menurunnya Pendapatan Pajak Daerah juga menjadi perhatian Fraksi PDIP.
Maraknya kasus kekerasan oleh anak dan remaja juga mendapat sorotan dari Fraksi Golkar dan oleh karena itu Fraksi mendorong Pemerintah agar optimal dalam menerapkan Perda Ketertiban Masyarakat, disamping itu juga meminta perhatian pemerintah terhadap korban kekerasan yang terkendala biaya pengobatan.
Sementara itu Fraksi Perindo meminta pemerintah memperhatikan insentif para Kader Posyandu, dan memperjuangkan hak-hak buruh Pelabuhan Lorens Say Maumere. Pemerintah diharapkan tidak terpaku pada administrasi yang berbelit-belit mengingat akan berdampak pada hak buruh jika dibiarkan berlarut-larut.
Dalam Rapat Paripurna ini, Fraksi PKB menyoroti lokus air sumur yang digunakan dalam pembangunan Puskesmas Palue. Pemerintah diminta transparan dalam hal ini.
Pemerintah juga diminta untuk membenahi Managemen RSUD TC. Hillers Maumere yang dinilai sulit dalam transparansi. Pemerintah juga diminta menyelesaikan dana JKN dan merevisi Perbup untuk kesejahteraan Tenaga Kesehatan.
Fraksi Nasdem kali ini selain menyoroti penyerapan anggaran yang masih sedikit, Fraksi juga menilai masih adanya carut marut pengadaan jasa, dan mengingatkan pemerintah khususnya pimpinan OPD soal efisiensi penggunaan anggaran agar sesuai dengan perencanaan.
Fraksi Nasdem juga meminta keseriusan pemerintah dalam mengelola MBG dan Sekolah Rakyat agar diperuntukan bagi warga masyarakat miskin ekstrim. Sorotan Sekolah Rakyat ini juga menjadi perhatian dari Fraksi Gerindra.
Fraksi Gerindra meminta Pemerintah memperhatikanTenaga Kesehatan yang bekerja di unit Hemodilisa yang telah melakukan pelayanan pada masa Covid namun tidak mendapat jasa Covid seperti Tenaga Kesehatan lainnya, kondisi ini menurut Fraksi Gerindra bertentangan dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2020.
Selain itu, kondisi air di Kecamatan Nita juga mendapat perhatian. Pemerintah diminta tidak tersandera dengan proses hukum yang berjalan, dan mengabaikan hak masyarakat dalam mengakses air bersih. Pemerintah juga didorong untuk segera menyelesaikan akses air bersih pada Puskesmas Nita.
Dalam kesempatan itu, Fraksi Gerindra juga menyampaikan kondisi jalan Wolowiro yang mengalami kerusakan parah agar menjadi perhatian pemerintah.
Kondisi PAD yang sulit juga mendapat sorotan dari Fraksi Gabungan Garda Solidaritas. Pemerintah diminta lebih maksimal dalam meningkatkan PAD. Fraksi juga meminta Pemerintah menunda mutasi agar tidak berdampak pada proses pembangunan daerah.
Sementara itu Fraksi Nurani Sejahtera dalam rapat kali ini menyoroti penyerapan anggaran yang belum optimal dengan sisa waktu yang ada.
Dalam ksempatan itu, Fraksi juga menyarankan pengelolaan parkiran Car Free Night dilakukan dengan serius agar dapat berdampak kepada masyarakat. Kondisi masyarakat di Kecamatan Nita yang mengalami kekeringan air bersih, agar mendapatkan perhatian Pemerintah.
Dalam rapat Paripurna kali ini, sebagian besar Fraksi memberikan apresiasi kepada Pemerintah yang telah menyelesaikan Jasa Covid bagi para Tenaga Kesehatan. Dan seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Sikka sepakat menerima semua penjelasan Pemerintah dan siap membahasnya dalam sidang- sidang selanjutnya.
Dijadwalkan pembahasan perubahan KUA PPS APBD Kabupaten Sikka T. A. 2025 akan dibahas pada Senin 1 September hingga Rabu 3 September mendatang oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sikka bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
Hadir dalam rapat paripurna ini pimpinan DPRD dan segenap anggota DPRD Kabupaten Sikka, Forkompinda, Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka Adrianus Firminus Parera, Staf Ahli, para asisten, para pimpinan perangkat daerah, dan tamu undangan lainnya.
Rapat Paripurna IX Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026 DPRD Kabupaten Sikka, di pimpin Ketua DPRD Kabupaten Sikka Stefanus Sumandi, S. Fil. Setelah rapat di buka pimpinan DPRD, selanjutnya Bupati Sikka memberikan Keterangan Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD.
Menanggapi Keterangan Pemerintah, berikut ini tanggapan dan sorotan dari Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sikka. Fraksi PDIP, dan Fraksi Perindo menyoroti penyerapan anggaran yang belum maksimal dengan melihat sisa waktu yang ada. Menurunnya Pendapatan Pajak Daerah juga menjadi perhatian Fraksi PDIP.
Maraknya kasus kekerasan oleh anak dan remaja juga mendapat sorotan dari Fraksi Golkar dan oleh karena itu Fraksi mendorong Pemerintah agar optimal dalam menerapkan Perda Ketertiban Masyarakat, disamping itu juga meminta perhatian pemerintah terhadap korban kekerasan yang terkendala biaya pengobatan.
Sementara itu Fraksi Perindo meminta pemerintah memperhatikan insentif para Kader Posyandu, dan memperjuangkan hak-hak buruh Pelabuhan Lorens Say Maumere. Pemerintah diharapkan tidak terpaku pada administrasi yang berbelit-belit mengingat akan berdampak pada hak buruh jika dibiarkan berlarut-larut.
Dalam Rapat Paripurna ini, Fraksi PKB menyoroti lokus air sumur yang digunakan dalam pembangunan Puskesmas Palue. Pemerintah diminta transparan dalam hal ini.
Pemerintah juga diminta untuk membenahi Managemen RSUD TC. Hillers Maumere yang dinilai sulit dalam transparansi. Pemerintah juga diminta menyelesaikan dana JKN dan merevisi Perbup untuk kesejahteraan Tenaga Kesehatan.
Fraksi Nasdem kali ini selain menyoroti penyerapan anggaran yang masih sedikit, Fraksi juga menilai masih adanya carut marut pengadaan jasa, dan mengingatkan pemerintah khususnya pimpinan OPD soal efisiensi penggunaan anggaran agar sesuai dengan perencanaan.
Fraksi Nasdem juga meminta keseriusan pemerintah dalam mengelola MBG dan Sekolah Rakyat agar diperuntukan bagi warga masyarakat miskin ekstrim. Sorotan Sekolah Rakyat ini juga menjadi perhatian dari Fraksi Gerindra.
Fraksi Gerindra meminta Pemerintah memperhatikanTenaga Kesehatan yang bekerja di unit Hemodilisa yang telah melakukan pelayanan pada masa Covid namun tidak mendapat jasa Covid seperti Tenaga Kesehatan lainnya, kondisi ini menurut Fraksi Gerindra bertentangan dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2020.
Selain itu, kondisi air di Kecamatan Nita juga mendapat perhatian. Pemerintah diminta tidak tersandera dengan proses hukum yang berjalan, dan mengabaikan hak masyarakat dalam mengakses air bersih. Pemerintah juga didorong untuk segera menyelesaikan akses air bersih pada Puskesmas Nita.
Dalam kesempatan itu, Fraksi Gerindra juga menyampaikan kondisi jalan Wolowiro yang mengalami kerusakan parah agar menjadi perhatian pemerintah.
Kondisi PAD yang sulit juga mendapat sorotan dari Fraksi Gabungan Garda Solidaritas. Pemerintah diminta lebih maksimal dalam meningkatkan PAD. Fraksi juga meminta Pemerintah menunda mutasi agar tidak berdampak pada proses pembangunan daerah.
Sementara itu Fraksi Nurani Sejahtera dalam rapat kali ini menyoroti penyerapan anggaran yang belum optimal dengan sisa waktu yang ada.
Dalam ksempatan itu, Fraksi juga menyarankan pengelolaan parkiran Car Free Night dilakukan dengan serius agar dapat berdampak kepada masyarakat. Kondisi masyarakat di Kecamatan Nita yang mengalami kekeringan air bersih, agar mendapatkan perhatian Pemerintah.
Dalam rapat Paripurna kali ini, sebagian besar Fraksi memberikan apresiasi kepada Pemerintah yang telah menyelesaikan Jasa Covid bagi para Tenaga Kesehatan. Dan seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Sikka sepakat menerima semua penjelasan Pemerintah dan siap membahasnya dalam sidang- sidang selanjutnya.
Dijadwalkan pembahasan perubahan KUA PPS APBD Kabupaten Sikka T. A. 2025 akan dibahas pada Senin 1 September hingga Rabu 3 September mendatang oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sikka bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
Hadir dalam rapat paripurna ini pimpinan DPRD dan segenap anggota DPRD Kabupaten Sikka, Forkompinda, Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka Adrianus Firminus Parera, Staf Ahli, para asisten, para pimpinan perangkat daerah, dan tamu undangan lainnya.
