Wakil Bupati Sikka Pimpin Rakor Tingkat Kecamatan Waigete
Maumere_sikkakab.go.id,- Wakil Bupati Sikka Ir. Simon Subandi Supriadi melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Waigete sekaligus memimpin Rapat Koordinasi Bersama Kepala Dinas Sosial, Camat Waigete, Kepala Desa se-Kecamatan Waigete, Ketua BPD se-Kecamatan Waigete, dan pimpinan lintas sektor Kecamatan Waigete.
Kunjungan kerja dan rakor berlangsung di Aula Kantor Camat Waigete pada, Kamis (07/08/2025). Hadir bersama Wakil Bupati Sikka dalam rapat koordinasi ini Kadis Sosial Kabupaten Sikka Drs. Rudolf Ali, M.Si, Camat Waigete Antonius Jabo Liwu, S.IP, koramil Waigete, Kapolsek Waigete, Kapus Waigete, dan tokoh masyarakat.
Ada beberapa hal penting yang menjadi perhatian Wakil Bupati Sikka dalam rapat koordinasi ini terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Waigete dan Kabupaten Sikka.
Pertama, terkait realisasi PBB Wakil Bupati Sikka mendorong para kepala desa dan penjabat kepala desa untuk optimalkan penerimaan PBB Kecamatan Waigete untuk mendukung APBD Kabupaten Sikka.
Sesuai data yang diperoleh target PBB Kecamatan Waigete tahun 2025 sebesar Rp. 207.905. 475.- Sementara realisasi sampai dengan 6 Agustus 2025 sebesar Rp.62.301.784.- atau 29 97%.
"Dari capaian ini menunjukan realisasi PBB ini masih rendah, sehingga para kepala desa dan Penjabat Kepala desa agar intensifkan penagihan", kata Simon Subandi.
Terkait rabies Wakil Bupati Sikka juga mendorong camat dan para kepala desa agar menertibkan Hewan Penular Rabies(HPR) milik warga seperti anjing untuk mencegah penyebaran penyakit rabies.
"Berikan himbauan kepada warga untuk mengikat hewan piaraan anjing, dan segera bawah ke rumah sakit untuk vaksin kalau ada warga yg tergigit HPR," ujar Simon Subandi.
Untuk pendekatan pelayanan publik, kata Simon Subandi, ada 4 desa di Kecamatan Waigete yang akan dimekarkan, yaitu Desa Pogon, Desa Nangatobong, Desa Hoder, dan Desa Wairbleler. Menurut Subandi pemekaran 4 desa ini sedang dalam proses.
Terkait pelaksanaan visi dan misi Bupati dan wakil bupati, Simon Subandi juga menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Sikka sudah menyusun Ranperda RPJMD Kabupaten Sikka 2025-2029.
"Ranperda RPJMD ini sedang dalam proses pembahasan di DPRD dan siap diasistensi ke provinsi", kata Simon Subandi.
Salah satu program utama dalam RPJMD ini, kata Wakil Bupati Simon Subandi, adalah Program 1 Sarjana Untuk Keluarga Miskin Ekstrim yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga dalam bidang pendidikan, yang pelaksanaannya akan diatur melalui peraturan daerah.
Terkait pembangunan Sekolah Rakyat yang menjadi Program Nasional Presiden Pabowo Subianto, Wakil Bupati Sikka mengapresiasi program strategis ini karena untuk Provinsi NTT satu-satunya Sekolah Rakyat ini akan dibangun di Kabupaten Sikka, dan lokasi pembangunannya adalah di Kecamatan Waigete.
"Kita bersyukur dengan kehadiran Sekolah Rakyat di Kecamatan Waigete ini karena akan membantu masyarakat Kabupaten Sikka mengakses pendidikan, secara khusus dari keluarga miskin", papar Simon Subandi.
Sekolah Rakyat yang rencananya akan mulai tahun depan, lanjut Simon Subandi, anggarannya disiapkan oleh pemerintah pusat, gratis, dan siswanya diasramakan.
Sementara Kadis Sosial Kabupaten Sikka, Drs. Rudolf Ali, M. Si yang mendampingi Wakil Bupati saat kunjungan kerja ini menjelaskan tentang 14.305 penerima bansos yang dinonaktifkan oleh pemerintah pusat.
Menurut Rudolf Ali, penonaktifan ini disebabkan karena perubahan atau peningkatan desil keluarga penerima manfaat yang sebelumnya berada di desil 1 sampai 4 menjadi desil 6.
Terhadap peninaktifan ini Rudolf Ali menjelaskan sedang dilakukan proses verifikasi dengan mengusulkan kembali keluarga miskin yang tercover dalam DTKS, atau sekarang disebut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
"Data ini dapat dilihat di Aplikasi SIKS-NG. Tolong para kepala desa agar memastikan warga yang masuk dalam DTKS untuk diproses mendapatkan bantuan sosial", pinta Rudolf Ali.
Sementara masalah-masalah yang diangkat saat duskusi yang dipandu oleh Camat Waigete Antonius Jabo Liwu, antara lain percepatan pilkades, pemekaran puskesmas Waigete, pembukaa jalan, optimalisasi Waduk Napun Gete, dan redistribusi tanah bagi warga di Nangahale menurut Wakil Bupati tetap diagendakan dan tetap dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait dan instansi teknis untuk bisa dimasukan dalam rencana kerja perangkat daerah. *
Kunjungan kerja dan rakor berlangsung di Aula Kantor Camat Waigete pada, Kamis (07/08/2025). Hadir bersama Wakil Bupati Sikka dalam rapat koordinasi ini Kadis Sosial Kabupaten Sikka Drs. Rudolf Ali, M.Si, Camat Waigete Antonius Jabo Liwu, S.IP, koramil Waigete, Kapolsek Waigete, Kapus Waigete, dan tokoh masyarakat.
Ada beberapa hal penting yang menjadi perhatian Wakil Bupati Sikka dalam rapat koordinasi ini terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Waigete dan Kabupaten Sikka.
Pertama, terkait realisasi PBB Wakil Bupati Sikka mendorong para kepala desa dan penjabat kepala desa untuk optimalkan penerimaan PBB Kecamatan Waigete untuk mendukung APBD Kabupaten Sikka.
Sesuai data yang diperoleh target PBB Kecamatan Waigete tahun 2025 sebesar Rp. 207.905. 475.- Sementara realisasi sampai dengan 6 Agustus 2025 sebesar Rp.62.301.784.- atau 29 97%.
"Dari capaian ini menunjukan realisasi PBB ini masih rendah, sehingga para kepala desa dan Penjabat Kepala desa agar intensifkan penagihan", kata Simon Subandi.
Terkait rabies Wakil Bupati Sikka juga mendorong camat dan para kepala desa agar menertibkan Hewan Penular Rabies(HPR) milik warga seperti anjing untuk mencegah penyebaran penyakit rabies.
"Berikan himbauan kepada warga untuk mengikat hewan piaraan anjing, dan segera bawah ke rumah sakit untuk vaksin kalau ada warga yg tergigit HPR," ujar Simon Subandi.
Untuk pendekatan pelayanan publik, kata Simon Subandi, ada 4 desa di Kecamatan Waigete yang akan dimekarkan, yaitu Desa Pogon, Desa Nangatobong, Desa Hoder, dan Desa Wairbleler. Menurut Subandi pemekaran 4 desa ini sedang dalam proses.
Terkait pelaksanaan visi dan misi Bupati dan wakil bupati, Simon Subandi juga menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Sikka sudah menyusun Ranperda RPJMD Kabupaten Sikka 2025-2029.
"Ranperda RPJMD ini sedang dalam proses pembahasan di DPRD dan siap diasistensi ke provinsi", kata Simon Subandi.
Salah satu program utama dalam RPJMD ini, kata Wakil Bupati Simon Subandi, adalah Program 1 Sarjana Untuk Keluarga Miskin Ekstrim yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga dalam bidang pendidikan, yang pelaksanaannya akan diatur melalui peraturan daerah.
Terkait pembangunan Sekolah Rakyat yang menjadi Program Nasional Presiden Pabowo Subianto, Wakil Bupati Sikka mengapresiasi program strategis ini karena untuk Provinsi NTT satu-satunya Sekolah Rakyat ini akan dibangun di Kabupaten Sikka, dan lokasi pembangunannya adalah di Kecamatan Waigete.
"Kita bersyukur dengan kehadiran Sekolah Rakyat di Kecamatan Waigete ini karena akan membantu masyarakat Kabupaten Sikka mengakses pendidikan, secara khusus dari keluarga miskin", papar Simon Subandi.
Sekolah Rakyat yang rencananya akan mulai tahun depan, lanjut Simon Subandi, anggarannya disiapkan oleh pemerintah pusat, gratis, dan siswanya diasramakan.
Sementara Kadis Sosial Kabupaten Sikka, Drs. Rudolf Ali, M. Si yang mendampingi Wakil Bupati saat kunjungan kerja ini menjelaskan tentang 14.305 penerima bansos yang dinonaktifkan oleh pemerintah pusat.
Menurut Rudolf Ali, penonaktifan ini disebabkan karena perubahan atau peningkatan desil keluarga penerima manfaat yang sebelumnya berada di desil 1 sampai 4 menjadi desil 6.
Terhadap peninaktifan ini Rudolf Ali menjelaskan sedang dilakukan proses verifikasi dengan mengusulkan kembali keluarga miskin yang tercover dalam DTKS, atau sekarang disebut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
"Data ini dapat dilihat di Aplikasi SIKS-NG. Tolong para kepala desa agar memastikan warga yang masuk dalam DTKS untuk diproses mendapatkan bantuan sosial", pinta Rudolf Ali.
Sementara masalah-masalah yang diangkat saat duskusi yang dipandu oleh Camat Waigete Antonius Jabo Liwu, antara lain percepatan pilkades, pemekaran puskesmas Waigete, pembukaa jalan, optimalisasi Waduk Napun Gete, dan redistribusi tanah bagi warga di Nangahale menurut Wakil Bupati tetap diagendakan dan tetap dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait dan instansi teknis untuk bisa dimasukan dalam rencana kerja perangkat daerah. *
