Bupati Sikka Pimpin Rapat Koordinasi Penyelesaian Tuntutan Kenaikan Upah
Maumere_sikkakab.go.id,- Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka Valerianus Samador, Sp dan Kepala KSOP Pelabuhan Laurens Say Maumere Rian Partigor memimpin rapat koordinasi penyelesaian permasalahan tuntutan kenaikan upah para pekerja buruh di pelabuhan Laurens Say Maumere, Kabupaten Sikka.
Rakor berlangsung di Aula Nakertrans Kabupaten Sikka, Jl. Eltari Maumere pada, Selasa (02/09/2025). Dalam rapat koordinasi ini Juventus Prima Yoris Kago menekankan pentingnya dialog terbuka dan penyelesaian secara musyawarah agar tercipta solusi yang adil bagi semua pihak.
"Kami memahami aspirasi para pekerja dan juga kondisi para pelaku usaha. Pemerintah hadir menjadi penengah, mencari solusi terbaik yang tidak merugikan salah satu pihak", kata Juventus.
Perwakilan buruh dalam kesempatan tersebut menyampaikan beberapa tuntutan utama antara lain kenaikan upah minimum kabupaten, penyesuaian upah sesuai inflasi dan kebutuhan hidup layak, serta kepastian pelindungan tenaga kerja.
Rakor diakhiri dengan kesepakatan dengan membentuk tim kecil yang terdiri dari perwakilan pemerintah, buruh dan pemgusaha untuk melakukan kajian guna merumuskan rekomendasi yang akan disampaiakan ke pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur.*
Rakor berlangsung di Aula Nakertrans Kabupaten Sikka, Jl. Eltari Maumere pada, Selasa (02/09/2025). Dalam rapat koordinasi ini Juventus Prima Yoris Kago menekankan pentingnya dialog terbuka dan penyelesaian secara musyawarah agar tercipta solusi yang adil bagi semua pihak.
"Kami memahami aspirasi para pekerja dan juga kondisi para pelaku usaha. Pemerintah hadir menjadi penengah, mencari solusi terbaik yang tidak merugikan salah satu pihak", kata Juventus.
Perwakilan buruh dalam kesempatan tersebut menyampaikan beberapa tuntutan utama antara lain kenaikan upah minimum kabupaten, penyesuaian upah sesuai inflasi dan kebutuhan hidup layak, serta kepastian pelindungan tenaga kerja.
Rakor diakhiri dengan kesepakatan dengan membentuk tim kecil yang terdiri dari perwakilan pemerintah, buruh dan pemgusaha untuk melakukan kajian guna merumuskan rekomendasi yang akan disampaiakan ke pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur.*
