
Rapat koordinasi Percepatan Monitoring Center For Prevention (MCP)
Maumere_sikkakab.go.id,- Wakil Bupati Sikka Ir. Simon Subandi, didampingi Sekda Kabupaten Sikka Adrianus Firminus Parera, SE, M.Si memimpin Rapat koordinasi Percepatan Monitoring Center For Prevention (MCP). Rapat koordinasi berlangsung pada, Senin (250/8/25) di Aula Rokatenda Lantai 2 Kantor Bupati Sikka.
MCP merupakan metode yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau dan mendorong upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah dan berfungsi sebagai alat ukur dan pendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
Wakil Bupati Sikka Simon Subandi Supriadi dalam arahannya menegaskan penyingnya penyelesaian dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai waktu yang disepakati untuk mempercepat MCP di Kabupaten Sikka.
"Harapannya semua dokumen diinvetaris dengan baik, supaya bisa menentukan target dengan benar dalam proses MCP", ujar Simon Subandi.
sebagaimana diketahui MCP mencakup delapan area utama yang menjadi fokus pencegahan korupsi, yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Pengelolaan Aset Daerah dan Tata Kelola Desa.
Hadir dalam rapat koordinasi ini Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sikka, Fitrinita Kristiani, S.Sos., M.Si dan pimpinan OPD terkait.
MCP merupakan metode yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau dan mendorong upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah dan berfungsi sebagai alat ukur dan pendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
Wakil Bupati Sikka Simon Subandi Supriadi dalam arahannya menegaskan penyingnya penyelesaian dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai waktu yang disepakati untuk mempercepat MCP di Kabupaten Sikka.
"Harapannya semua dokumen diinvetaris dengan baik, supaya bisa menentukan target dengan benar dalam proses MCP", ujar Simon Subandi.
sebagaimana diketahui MCP mencakup delapan area utama yang menjadi fokus pencegahan korupsi, yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Pengelolaan Aset Daerah dan Tata Kelola Desa.
Hadir dalam rapat koordinasi ini Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sikka, Fitrinita Kristiani, S.Sos., M.Si dan pimpinan OPD terkait.