Wabub Sikka Dorong Para Kepala Desa dan Camat Maksimalkan Penerimaan PBB - P2
Maumere_sikkakab.go.id,- Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi menekankan pentingnya komitmen bersama dalam meningkatkan pendapatan daerah sehubungan dengan capaian penerimaan PBB-P2 yang masih rendah di sejumlah wilayah.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati Sikka saat membuka Rapat Evaluasi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026.
Rapat evaluasi berlangsung di Aula Egon Lantai 3 Kantor Bupati Sikka, Rabu (06/05/2026). Saat memimpin rapat evaluasi, Wakil Bupati Sikka didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka, Adrianus Firminus Parera dan Kepala Badan Pendapatan Daerah, Yoseph Benyamin.
“Saya berharap rapat kita kali ini menghasilkan komitmen bersama untuk mengoptimalkan penerimaan PBB-P2. Jujur saja, sampai hari ini masih ada beberapa desa yang realisasinya nol.
Di Kecamatan Doreng, misalnya, ada lima desa yang belum melakukan setoran sama sekali, padahal SPT sudah keluar sejak dua bulan lalu,” tegas Wakil Bupati.
Wakil bupati juga mendorong kinerja para Penjabat (PJ) Kepala Desa untuk lebih maksimal dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2.
“Jangan sampai hanya sekadar menjabat PJ, tetapi tidak bekerja dengan target. Saya banyak menerima laporan bahwa ada PJ yang jarang masuk kantor. Ini harus diperbaiki. Setiap minggu harus ada laporan, dan setoran PBB itu wajib,” ujarnya.
Wakil Bupati meminta agar sistem pelaporan diperketat, dengan camat sebagai penanggung jawab utama di wilayah masing-masing.
“Saya minta setiap hari Senin para camat wajib melaporkan perolehan PBB di wilayahnya. Laporan dari desa cukup melalui camat, lalu diteruskan ke pemerintah daerah,” katanya.
Dalam evaluasi ini, ia juga menyinggung masih adanya desa dan kelurahan dengan capaian nol persen, serta ketimpangan antar wilayah.
“Desa Kloangpopot dan Peli Baler masih nol, sementara Desa Nenbura sudah mencapai 100 persen. Ini harus menjadi perhatian bersama", tegas Simon Subandi.
Ia menegaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi langkah penting dalam mengatasi defisit anggaran daerah.
“Defisit kita masih sekitar Rp.56 miliar. Satu-satunya jalan adalah meningkatkan PAD. Kita tidak boleh diam, harus tetap bekerja dan mencari terobosan,” tegasnya.
Sebagai salah satu upaya konkret, Pemerintah Kabupaten Sikka akan meluncurkan sistem pengelolaan pajak parkir.
“Tanggal 11 Mei 2026 kita akan launching pajak parkir tepi jalan bekerja sama dengan Global Link. Ada 24 titik di Kota Maumere yang akan dikelola pihak ketiga, dan ini akan memberikan pemasukan rutin setiap bulan,” jelasnya.
Menutup sambutannya, Wakil Bupati kembali mengingatkan pentingnya disiplin, pembagian waktu kerja yang efektif bagi para PJ, serta tanggung jawab penuh dalam menjalankan tugas.
“Saya minta para camat dan PJ kepala desa bisa mengatur waktu dengan baik antara tugas utama dan tanggung jawab sebagai PJ. Semua harus berjalan seimbang dan tetap profesional,” pesannya.
Hadir dalam rapat evaluasi ini Para Camat, para Lurah, dan para kepala desa/Penjabat Kepala Desa Sekabuten Sikka.** (P/L)
Hal ini disampaikan Wakil Bupati Sikka saat membuka Rapat Evaluasi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026.
Rapat evaluasi berlangsung di Aula Egon Lantai 3 Kantor Bupati Sikka, Rabu (06/05/2026). Saat memimpin rapat evaluasi, Wakil Bupati Sikka didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka, Adrianus Firminus Parera dan Kepala Badan Pendapatan Daerah, Yoseph Benyamin.
“Saya berharap rapat kita kali ini menghasilkan komitmen bersama untuk mengoptimalkan penerimaan PBB-P2. Jujur saja, sampai hari ini masih ada beberapa desa yang realisasinya nol.
Di Kecamatan Doreng, misalnya, ada lima desa yang belum melakukan setoran sama sekali, padahal SPT sudah keluar sejak dua bulan lalu,” tegas Wakil Bupati.
Wakil bupati juga mendorong kinerja para Penjabat (PJ) Kepala Desa untuk lebih maksimal dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2.
“Jangan sampai hanya sekadar menjabat PJ, tetapi tidak bekerja dengan target. Saya banyak menerima laporan bahwa ada PJ yang jarang masuk kantor. Ini harus diperbaiki. Setiap minggu harus ada laporan, dan setoran PBB itu wajib,” ujarnya.
Wakil Bupati meminta agar sistem pelaporan diperketat, dengan camat sebagai penanggung jawab utama di wilayah masing-masing.
“Saya minta setiap hari Senin para camat wajib melaporkan perolehan PBB di wilayahnya. Laporan dari desa cukup melalui camat, lalu diteruskan ke pemerintah daerah,” katanya.
Dalam evaluasi ini, ia juga menyinggung masih adanya desa dan kelurahan dengan capaian nol persen, serta ketimpangan antar wilayah.
“Desa Kloangpopot dan Peli Baler masih nol, sementara Desa Nenbura sudah mencapai 100 persen. Ini harus menjadi perhatian bersama", tegas Simon Subandi.
Ia menegaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi langkah penting dalam mengatasi defisit anggaran daerah.
“Defisit kita masih sekitar Rp.56 miliar. Satu-satunya jalan adalah meningkatkan PAD. Kita tidak boleh diam, harus tetap bekerja dan mencari terobosan,” tegasnya.
Sebagai salah satu upaya konkret, Pemerintah Kabupaten Sikka akan meluncurkan sistem pengelolaan pajak parkir.
“Tanggal 11 Mei 2026 kita akan launching pajak parkir tepi jalan bekerja sama dengan Global Link. Ada 24 titik di Kota Maumere yang akan dikelola pihak ketiga, dan ini akan memberikan pemasukan rutin setiap bulan,” jelasnya.
Menutup sambutannya, Wakil Bupati kembali mengingatkan pentingnya disiplin, pembagian waktu kerja yang efektif bagi para PJ, serta tanggung jawab penuh dalam menjalankan tugas.
“Saya minta para camat dan PJ kepala desa bisa mengatur waktu dengan baik antara tugas utama dan tanggung jawab sebagai PJ. Semua harus berjalan seimbang dan tetap profesional,” pesannya.
Hadir dalam rapat evaluasi ini Para Camat, para Lurah, dan para kepala desa/Penjabat Kepala Desa Sekabuten Sikka.** (P/L)
