sikkakab.go.id,- Selain menerima RAPBD TA 2023, Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sikka juga menyampaikan catatan-catatan penting dalam Rapat Paripurna VII Masa Sidang I tahun sidang 2023/2024 DPRD kabupaten Sikka, penetapan keputusan DPRD tentang persetujuan atas perubahan RAPBD TA 2023 yang berlangsung di Lepo Kula Babong, di Jl El Tari  Maumere, Kamis (26/10/2023).

Sidang yang semula dijadwalkan pukul 11.00 Wita terpaksa di skor selama 45 menit, karena jumlah kehadiran para anggota dewan belum memenuhi forum. Sidang kembali dilanjutkan tepat pukul 11.45 Wita.

Sidang berjalan alot, dan sebagian besar fraksi menyoroti keberadaan portal yang terpasang di IGD RSUD Maumere. Portal tersebut dinilai tidak efektif dan salah  tempat. Maka fraksi-fraksi DPRD kabupaten Sikka mendesak agar pemerintah membuka Portal tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan standar pelayanan kesehatan masyarakat.

Disamping itu, beban retribusi parkir perjam bagi pengendara atau pasien yang mengakses layanan kesehatan di RSUD Maumere dinilai memberatkan warga masyarakat kabupaten Sikka. Para anggota fraksi berpendapat mestinya masyarakat tidak dibebankan lagi dengan beban biaya parkir.

Selain itu, keberadaan pasar-pasar ilegal di kabupaten sikka, juga tidak luput dari perhatian. Pasar Wuring yang masih beroperasi hingga hari ini juga mendapat sorotan yang cukup tajam dari berbagai fraksi. Hal ini dikarenakan penertiban pasar ilegal di wilayah lain telah ditertibkan, seperti pasar-pasar yang berada di bagian timur dan tengah kota, telah ditertibkan dan para pedagang telah kembali berjualan di pasar-pasar resmi yang telah disiapkan pemerintah namun tidak demikian dengan pasar Wuring. Sehingga kondisi ini menimbulkan persoalan antara pedagang, yakni perlakuan yang dinilai kurang adil bagi para pedagang yang telah ditertibkan.

Selain menyoroti hal hal diatas, fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sikka juga mendorong pemerintah untuk giat meningkatkan sumber pendapatan daerah dengan terus mengoptimalkan semua potensi daerah. Pemerintah juga disarankan untuk memanggil 14 pimpinan pengelola PAD dalam hal untuk mendorong peningkatan PAD Kabupaten Sikka.

Selain menyoroti hal-hal penting di atas para anggota dewan juga mengkritisi pemberlakuan kursus komputer pada Universitas Nusa Nipa sebagai syarat jelang akhir masa kuliah dinilai membebankan para mahasiswa.

Hadir dalam kesempatan ini, Penjabat Bupati Sikka Adrianus Firminus Parera SE, M.Si, dan Kodim 1603 Sikka Letkol Czi Setiawan Nur, Danlanal Maumere Kolonel Laut (P) Ady Dharmawan, Kapolres Sikka AKBP Hardi Dinata,  dan Pimpinan Daerah terkait.** (paulin)