240 Pelaku Usaha Di Kabupaten Sikka Dapat Bimbingan Teknis Implementasi Perizinan Berusaha

Dibaca 72 kali Administrator Kamis, 09 Juni 2022 - 10:55:31 WITA Berita

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah belum diimplementasi secara maksimal.

Sejalan dengan hal itu, maka dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi para pelaku usaha di Kabupaten Sikka. Sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) peserta diikutsertakan dalam kegiatan dimaksud. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini diadakan di Aula Hotel Lokakaria Indah maumere, Rabu (8/6/2022) yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sikka Romanus Woga.

Dalam arahan saat membuka kegiatan tersebut, Romanus mengatakan kegiatan yang diadakan ini, secara tidak langsung dapat memberikan pengetahuan, memberikan semangat dan motivasi bagia semua pelaku usaha dalam menjalankan berbagai jenis usahanya. Dikatakan wakil bupati, Seiring dengan tuntutan perubahan dan kemajuan teknologi diberbagai bidang membuat dunia usaha dan pemerintah harus melakukan penyesuaian-penyesuaian termasuk penyesuaian di bidang perizinan berusaha.

Melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pemerintah telah melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap berbagai regulasi termasuk regulasi perizinan berusaha. Penyesuaian dan perubahan regulasi dimaksud tentunya memiliki maksud dan tujuan yaitu Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMKM, Peningkatan investasi Pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Menurut Romanus, Pemerintah tentunya menyambut baik penyelenggaraan Bimtek dan Sosialisasi ini sebagai upaya menyamakan persepsi dan pemahaman bagi pelaku usaha. Oleh karena itu saya berharap kepada perserta untuk ikuti kegiatan ini secara baik, aktif dan serius sehinggga dapat diimplementasikan dalam kegiatan usaha masing-masing. Namun harap Romanus, Bagi pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha diharapkan segera megurus izin usahanya, dan bagi pelaku usaha yang belum melaporkan hasil kegiatan usahanya diharapkan untuk segera melaporkan hasil kegiatan usahanya secara online melalui aplikasi LKPM yang telah tersedia.

Pelaksanaan pengawasan pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di daerah dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pengawasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah proses perizinan berusaha.

Pengawasan perizinan sebagai upaya memastikan pelaksanaan kegiatan usaha, perkembangan usaha, perkembangan realisasi penanaman modal dan pelaksanaan kewajiban lain, seperti kemitraan berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan. pelaku usaha yang menjalankan usaha sesuai peraturan perundang-undangan dituntut harus tertib melaporkan realisasi investasi melalui LKPM Online.

Dikatakan Lukman, dengan dilaksanakan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang implementasi perizinan di daerah ini, sehingga para pengusaha lebih memahami risiko yang dialami saat menjalankan usahanya.

Hal ini juga sejalan dengan tujuan dari kegiatan yakni para pelaku Usaha / Investor tentang kemudahan berusaha bagi pelaku usaha yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan penanaman modal, investasi dan percepatan proyek strategis nasional salah satunya kemudahan dalam memperoleh izin usaha, menyamakan persepsi dalam penerapan peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, meningkatkan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah.

Kegiatan bimtek ini melibatkan narasumber dan moderator pejabat tenaga tekhns sebanyak 3 orang dengan spesifikasi eselon II satu orang dan aselon III dan IV, dengan materi sosialisasi yakni Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Peraturan Pemerintah Nomor 5/2021), Implementasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 6/2021), Gambaran Umum Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pengantar Aplikasi OSS dan Petunjuk Pengisian LKPM online sekaligus Simulasi Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).


Statistik Web